Jakarta, 6 Mei 2026 – Pemerintah menegaskan tidak ada kebijakan untuk merumahkan guru honorer secara massal pada tahun depan, menyusul beredarnya isu yang sempat menimbulkan keresahan di kalangan tenaga pendidik.
Melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, pemerintah menjelaskan bahwa fokus utama saat ini adalah penataan tenaga pendidik agar lebih terstruktur dan memiliki kepastian status kerja.
Program yang tengah berjalan justru diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan guru honorer, termasuk melalui skema pengangkatan dan penyelarasan kebutuhan tenaga pengajar di berbagai daerah. Pemerintah memastikan setiap kebijakan yang diambil mempertimbangkan keberlanjutan sistem pendidikan.
Selain itu, evaluasi kebutuhan guru terus dilakukan untuk memastikan distribusi tenaga pengajar lebih merata. Hal ini penting agar kualitas pendidikan tetap terjaga di seluruh wilayah.
Sejumlah pihak mengingatkan pentingnya komunikasi yang jelas dari pemerintah agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat. Informasi yang tidak akurat dinilai dapat memicu keresahan yang tidak perlu.
Dengan klarifikasi ini, pemerintah berharap para guru honorer dapat tetap fokus menjalankan tugasnya. Kebijakan yang diambil ditegaskan bertujuan memperkuat sektor pendidikan, bukan mengurangi tenaga pengajar.