Jakarta, 10 November 2026 – Bursa Efek Indonesia (BEI) meminta seluruh perusahaan tercatat atau emiten memperkuat transparansi dan integritas laporan keuangan serta laporan keberlanjutan. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga kepercayaan investor sekaligus meningkatkan kualitas tata kelola perusahaan di tengah perkembangan pasar modal nasional. Direktur Pengembangan BEI, Iding Pardi, menegaskan bahwa keterbukaan informasi harus menjadi perhatian utama perusahaan dalam menjalankan kegiatan usaha. Salah satu persoalan yang mendapat sorotan adalah risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berpotensi menimbulkan kerugian finansial, gangguan operasional, hingga persoalan hukum. BEI mengingatkan bahwa risiko lingkungan tidak lagi dapat dipandang sebagai persoalan terpisah dari kondisi keuangan dan keberlangsungan bisnis perusahaan.
Pernyataan tersebut disampaikan Iding dalam kegiatan IAI-ISRF Strategic Dialogue yang berlangsung pada Selasa (10/11/2026). Ia menjelaskan bahwa pasar modal Indonesia saat ini telah memiliki lebih dari 33 juta investor dengan 962 perusahaan tercatat di bursa. Pertumbuhan tersebut menunjukkan semakin besarnya peran pasar modal sebagai sarana investasi dan sumber pembiayaan dunia usaha. Namun, peningkatan jumlah investor juga harus diikuti dengan penyediaan informasi perusahaan yang akurat, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Iding, semakin banyak masyarakat yang menjadikan laporan perusahaan sebagai dasar pengambilan keputusan investasi sehingga kualitas keterbukaan informasi menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan publik.
BEI menilai reformasi pasar modal tidak cukup hanya berfokus pada peningkatan jumlah investor maupun penambahan perusahaan tercatat. Penguatan kualitas tata kelola, profesionalisme, dan keberlanjutan usaha juga harus menjadi bagian dari strategi pengembangan pasar modal. Dalam konteks tersebut, laporan keuangan dan laporan keberlanjutan memiliki peran yang saling berkaitan untuk menggambarkan kondisi perusahaan secara menyeluruh. Investor membutuhkan informasi mengenai kinerja keuangan sekaligus kemampuan manajemen menghadapi risiko yang dapat memengaruhi operasional bisnis. Apabila informasi yang disampaikan tidak mencerminkan kondisi sebenarnya, keputusan investasi berpotensi dibuat berdasarkan gambaran yang tidak lengkap. Oleh karena itu, perusahaan diminta meningkatkan kualitas pengungkapan informasi material secara konsisten.
Risiko karhutla menjadi salah satu contoh persoalan lingkungan yang dapat memberikan dampak luas terhadap perusahaan, terutama yang memiliki kegiatan usaha di sektor perkebunan, kehutanan, dan industri berbasis sumber daya alam. Kebakaran dapat menyebabkan kerusakan aset, menghambat kegiatan produksi, mengganggu distribusi barang, serta meningkatkan biaya operasional. Selain kerugian langsung, perusahaan juga berpotensi menghadapi tuntutan hukum dan penurunan reputasi apabila ditemukan persoalan dalam pengelolaan lingkungan. Dampak tersebut dapat memengaruhi hubungan perusahaan dengan pelanggan, pemasok, lembaga pembiayaan, maupun investor. Karena itu, BEI mendorong emiten untuk memasukkan risiko lingkungan ke dalam sistem manajemen risiko dan strategi keberlanjutan perusahaan.
Perhatian terhadap risiko karhutla juga berkaitan dengan meningkatnya pengawasan terhadap sejumlah perusahaan yang beroperasi di wilayah terdampak kebakaran. Sebelumnya, BEI telah meminta penjelasan dari perusahaan tercatat yang berpotensi mengalami dampak akibat kebakaran hutan dan lahan sepanjang 2026. Permintaan tersebut mencakup informasi mengenai wilayah operasional, kemungkinan gangguan kegiatan usaha, kondisi keuangan, serta langkah mitigasi yang telah disiapkan perusahaan. Bursa juga menyoroti perkembangan penyelidikan terkait kabut asap lintas batas yang melibatkan otoritas Singapura. Dalam situasi tersebut, perusahaan perlu memberikan penjelasan berdasarkan kondisi faktual dan tidak menyembunyikan informasi yang berpotensi memengaruhi penilaian investor terhadap risiko bisnis.
Untuk meningkatkan kualitas pelaporan, BEI menekankan pentingnya keterlibatan profesi akuntan, auditor, regulator, dan praktisi keberlanjutan. Iding menyebutkan bahwa laporan keuangan perlu memiliki keterkaitan yang jelas dengan laporan keberlanjutan agar dampak risiko lingkungan dapat dipahami secara menyeluruh. Selain itu, penyusunan laporan harus mengikuti standar profesional dan didukung bukti yang memadai sehingga informasi yang disampaikan dapat diuji serta dipertanggungjawabkan. Perusahaan juga diharapkan tidak sekadar memenuhi kewajiban administratif, melainkan menjadikan pelaporan sebagai sarana komunikasi strategis kepada investor. Pendekatan tersebut dinilai penting untuk mencegah penyampaian informasi lingkungan yang menyesatkan atau tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Kolaborasi antarpemangku kepentingan diharapkan mampu menghasilkan standar pengungkapan yang semakin berkualitas.
BEI berharap penguatan transparansi laporan keuangan dan keberlanjutan dapat meningkatkan kepercayaan investor sekaligus mendorong perusahaan menerapkan tata kelola yang lebih bertanggung jawab. Risiko karhutla menjadi pengingat bahwa persoalan lingkungan dapat berkembang menjadi ancaman nyata terhadap kinerja dan keberlangsungan bisnis apabila tidak dikelola secara tepat. Emiten diharapkan mampu mengidentifikasi potensi kerugian, menyusun langkah mitigasi, serta menyampaikan informasi yang relevan secara terbuka kepada publik. Di sisi lain, investor juga perlu mencermati laporan perusahaan untuk memahami risiko yang dapat memengaruhi prospek investasi dalam jangka panjang. Melalui kerja sama antara bursa, regulator, perusahaan, dan profesi akuntan, kualitas keterbukaan informasi pasar modal Indonesia diharapkan semakin meningkat dan mampu mendukung pertumbuhan investasi yang berkelanjutan.